Apa Hak Dan Kewajiban Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ?

hak dan kewajiban karyawan

Sebagai pemilik perusahaan, kadang Anda terlalu fokus kepada kewajiban karyawan dan apa yang harus mereka berikan kepada perusahaan. Bagi Anda, yang paling penting karyawan menerima kompensasi berupa upah sesuai jam kerja mereka. Sementara Divisi HR sebaliknya, lebih cenderung pada hak-hak karyawan daripada ‘hak’ perusahaan sebagai pemberi kerja. Ketimpangan antara hak dan kewajiban karyawan ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengaturnya dengan selaras.

 

Berikut ini kami merangkum hak-hak para karyawan, yang harus dipahami oleh Anda sebagai pimpinan maupun Divisi HR:

Bab

Pasal (Ayat)

Bunyi

III

Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh karyawanan.

6

Setiap karyawan/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

V

Pelatihan Kerja

11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

12 (3)

Setiap karyawan/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

18 (1)

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

VI

Penempatan Tenaga Kerja

31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah karyawanan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

X

Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan

67 (1)

Pengusaha yang memkaryawankan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

78 (2)

Pengusaha yang memkaryawankan karyawan/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

79 (1)

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada karyawan/buruh.

80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada karyawan/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

82

(1) Karyawan/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Karyawan/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

84

Setiap karyawan/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

85 (1)

Karyawan/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

86 (1)

Setiap karyawan/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

  • keselamatan dan kesehatan kerja;
  • moral dan kesusilaan; dan
  • perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

88 (1)

Setiap karyawan/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

90 (1)

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

99 (1)

Setiap karyawan/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

XI

Hubungan Industrial

104 (1)

Setiap karyawan/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat karyawan/serikat buruh.

Sementara itu, karyawan juga memiliki kewajiban, antara lain:

Bab

Pasal (Ayat)

Bunyi

XI

Hubungan Industrial

102 (2)

Dalam melaksanakan hubungan industrial, karyawan/buruh dan serikat karyawan/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan karyawanan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

126

(1) Pengusaha, serikat karyawan/serikat buruh dan karyawan/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

(2) Pengusaha dan serikat karyawan/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh karyawan/ buruh.

136 (1)

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan karyawan/buruh atau serikat karyawan/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

140 (1)

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, karyawan/buruh dan serikat karyawan/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Meskipun dalam perundang-undangan hak karyawan tampak lebih banyak dari pada kewajiban karyawan, bukan berarti karyawan tidak wajib menaati aturan perusahaan. Pemberi kerja diperbolehkan membuat peraturan sendiri selama tidak menyalahi UU Ketenagakerjaan. Status tenaga kerja pada sebuah perusahaan bukanlah ‘robot’ yang tidak memiliki aspirasi atau opini, sehingga Divisi HR memiliki tugas untuk memfasilitasi adanya diskusi dan pembuatan perjanjian kerja yang seimbang antara tenaga kerja dan perusahaan.

Setelah karyawan/buruh memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan tugas yang telah diberikan, ia berhak atas pengupahan yang adil, pemenuhan jaminan sosial, dan waktu istirahat. Karyawan/pun juga berkewajiban membayar pajak penghasilan sesuai aturan yang berlaku. Untuk memudahkan pengelolaan administrasi SDM, sebaiknya Divisi HR menggunakan HRIS seperti Gajian. Dengan fitur seperti Catatan Absensi, Pola Kerja, Penggajian & THR, hingga Kelola Cuti Karyawan; perusahaan dapat lebih memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban karyawan.

 

 

Konsultan Psikologi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *