Peraturan Mengenai Bonus Tahunan

Peraturan Mengenai Bonus Tahunan

Bonus, bonus tahunan atau gaji ke-13 merupakan tambahan uang yang diberikan kepada pekerja selain gaji. Biasanya bonus tahunan diberikan sesuai dengan prestasi dan kemampuan/keuntungan perusahaan di akhir tahun. Bonus tahunan penting bagi perusahaan

Apa  yang dimaksud dengan Bonus?
Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan, biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah untuk karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apabila pembayaran gaji pokok biasanya dilakukan setiap bulan, maka pembayaran bonus dilakukan secara bervariasi, tergantung pada kriteria-kriteria seperti : omset tahunan perusahaan, atau jumlah pelanggan yang diperoleh, atau nilai saham perusahaan saat ini. Dengan demikian pembayaran bonus dapat bertindak sebagai insentif bagi para pekerja agar termotivasi untuk mencari keuntungan bagi keberhasilan ekonomi perusahaan mereka.

Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bonus yang dapat diterima oleh pekerja?

Bonus dapat pula dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

                a. Bonus Retensi

Bonus Retensi adalah pembayaran insentif yang digunakan untuk mencegah karyawan meninggalkan perusahaan. Biasanya karyawan diminta untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka akan tetap bekerja untuk jangka waktu tertentu atau sampai selesainya suatu tugas atau proyek tertentu agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus.

                b. Bonus Tahunan

Bonus Tahunan adalah sebuah pembayaran kompensasi variabel, biasanya dalam bentuk uang tunai, yang diberikan kepada karyawan jika kinerja tahunan perusahaan melebihi target keuangan dan non-keuangan yang ditentukan. Ukuran bonus umumnya dinyatakan sebagai persentase dari gaji pokok dan mungkin memiliki minimum yang dijamin dan maksimum tertentu

                c. Bonus Akhir Tahun

Bonus Akhir Tahun adalah adalah pembayaran yang terkadang diberikan kepada karyawan pada akhir tahun ketika karyawan dan/atau perusahaan berkinerja sangat baik.

                d. Tanteim

Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.44/1992 Tentang Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Tantiem disebutkan bahwa, Tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Apa kata Undang-Undang mengenai pengaturan bonus tahunan?

Undang Undang No.13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai pengaturan bonus tahunan. Akan tetapi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, bonus dikategorikan sebagai komponen non- upah. Komponen pendapatan non-upah, terdiri dari:

                a. Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.

                b. Bonus

Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

                c. Tunjangan Hari Raya (THR), Gratifikasi dan Pembagian keuntungan lainnya.

Apa bedanya bonus tahunan, tunjangan hari raya dan gaji ke-13?
Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan,  pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu.

Sedangkan untuk bonus tahunan, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai pembagian bonus. Bonus tahunan memang bukanlah hal yang wajib untuk diberikan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerjanya. Ada atau tidak adanya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian antara pengusaha dan buruh, sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau memperjanjikan mengenai bonus tahunan tersebut. Bonus tahunan biasanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba/keuntungan atau memiliki nilai saldo positif di akhir tahun.

Untuk gaji ke-13, istilah gaji ke-13 biasanya diberikan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), arti dari gaji ke-13 ini juga sama seperti bonus tahunan yang diberikan oleh para pekerja di sektor swasta. Biasanya gaji ke-13 diberikan kepada PNS di akhir tahun.

Apakah Perusahaan yang tidak memberikan bonus tahunan dapat dituntut?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian bonus memang tidak diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Akan tetapi, bonus tersebut dapat dikategorikan sebagai hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan. Apalagi perusahaan telah menjanjikan bonus, maka janji tersebut mengikat bagi perusahaan, sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi pekerja dapat menuntut pembayaran bonus tersebut.

Bagaimana pekerja dapat mengetahui atau menghitung besaran bonus yang dapat diterima?

Besar-kecil bonus tahunan umumnya tergantung prestasi karyawan atau tergantung prestasi perusahaan. Hal tersebut juga sangat bergantung pada perusahaan masing-masing pekerja. Ada perusahaan yang yang mencantumkan sistem pembagian bonus tahunan ini dalam AD/ART perusahaan, yaitu: 8% dari keuntungan perusahaan setelah dikurangi laba ditahan, dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.  Ada juga perusahaan yang membagikan bonus secara proposional.

Sumber

  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
  • Indra Munaswar, Sekjen FSPTSK
  • Darta Pakpahan, Decent Wage Coordinator KSBSI

Kompensasi

Kompensasi

Upah Lembur

Pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur lebih dari: a). 7 jam per hari dan 40 jam seminggu selama 6 hari kerja per minggu; atau b). 8 jam sehari, 40 jam seminggu selama lima 5 hari kerja per minggu) diwajibkan membayar upah lembur (Pasal 72 ayat 2 UU no.13/2003). Perhitungan upah lembur pada hari kerja : 1,5 x 1/173 x Upah Sebulan untuk jam pertama dan untuk jam selanjutnya : jam kerja x 1/173 x Upah Sebulan (Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004)

Kompensasi Kerja Malam

Tidak ada peraturan khusus mengenai pembayaran untuk karyawan yang bekerja di malam hari.

Upah bekerja di hari libur / istirahat

Tidak ada peraturan khusus mengenai pembayaran untuk karyawan yang bekerja di malam hari.

Kompensasi Kerja di Hari Libur Mingguan dan Nasional

Perhitungan upah lembur pada hari libur mingguan atau hari libur resmi adalah :

Untuk pekerja yang bekerja selama 6 hari/minggu

a. 7 jam pertama, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 2 x upah sejam

b. 8 jam kerja, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 3 x upah sejam

c. 9 atau 10 jam kerja, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 4 x upah sejam

Untuk pekerja yang bekerja selama 5 hari/minggu

a. 8 jam pertama, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 2 x upah sejam

b. 9 jam kerja, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 3 x upah sejam

c. 10 atau 11 jam kerja, pekerja akan mendapat upah lembur sebanyak : 4 x upah sejam

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004)

Pertanyaan mengenai jam kerja di Indonesia

Pertanyaan mengenai jam kerja di Indonesia

Jam Kerja, waktu Istirahat kerja, waktu lembur diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di beberapa perusahaan, jam kerja,waktu istirahat dan lembur dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam di dalam dan di luar kantor sehari-hari, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Bagaimana dengan upah lembur kita? Berapa sih upah yang sesuai untuk jam kerja kita tersebut? Belum lagi, di sela-sela jam kerja itu, karyawan juga berhak untuk mendapat jam istirahat dan waktu untuk beribadah. Pertanyaan – pertanyaan tersebut pasti sering terlintas di pikiran anda. Sekarang, mari kita tela’ah bersama ya.

Berapa lama sebenarnya jam kerja kita dalam sehari?

Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.

Apa kata Undang-Undang mengenai Jam Kerja?
Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau
  • 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai Jam Kerja?

Ketentuan mengenai pembagian jam kerja, saat ini mengacu pada UU No.13/2003. Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir.

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pada beberapa perusahaan, waktu kerja dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU No.13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Disnaker).

Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA

 

Jam Lembur

Rumus

Keterangan

 
Jam Pertama 1,5  X 1/173 x Upah Sebulan Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Ke-2 & 3 2   X 1/173 x Upah Sebulan Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum  
 

Contoh:

Jam kerja Manda adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Manda adalah Rp. 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Manda?

Manda hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Manda berupa Gaji pokok dan tunjangan tetap berarti Upah sebulan = 100% upah

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Manda :

4 jam x 1/173 x Rp. 2.000.000 = Rp.46.243

Apa yang kata Undang-Undang mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba?

Dalam UU Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 sendiri, tidak mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba. Akan tetapi UU No.13/2003 mengatur mengenai waktu kerja lembur pada hari kerja, hari-hari libur mingguan maupun libur resmi. Pertanyaan mengenai kerja lembur pada hari libur mingguan dan libur nasional dapat Anda lihat di “Akhir Pekan dan Hari Libur”

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba?

Karena UU Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 tidak mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba. Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama-lah yang mengatur mengenai ketentuan panggilan kerja secara tiba-tiba di hari libur.  Syarat dari pemanggilan kerja secara tiba-tiba ini adalah :

  • Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
  • Terdapat pekerjaan yang membahayakan keselamatan perusahaan jika tidak cepat diselesaikan.
  • Dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan dan tetap memperhatikan saran – saran Serikat Pekerja.

Managemen perusahaan dapat mengatur jam kerja dan kerja lembur dan perhitungan upah lembur (baik melalui Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama) sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan istirahat kerja?

Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya.

Apa kata Undang-Undang mengenai Jam Istirahat Kerja?

  • Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003).  Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah (Pasal 80 UU 13/2003).
  • Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu (Pasal 79 UU 13/2003).

Berdasarkan pasal 85 UU no. 13 tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari – hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari – hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus – menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur, wajib membayar upah lembur.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai Jam Istirahat Kerja?

Syarat-syarat kerja yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) salah satunya adalah Hari Kerja, Jam Kerja, Istirahat dan Waktu Lembur. Waktu istirahat yang sesuai dengan UU No.13/2003, waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003). Dan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja/minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja/minggu (Pasal 79 UU 13/2003).

Pada praktiknya, waktu istirahat ini diberikan oleh perusahaan pada jam makan siang, ada yang 11.30-12.30, atau 12.00-13.00 ada pula yang memberikan waktu istirahat 12.30-13.30. Ada yang memberi waktu istirahat hanya setengah jam, namun sebagian besar perusahaan memberikan waktu istirahat satu jam. Dan penentuan jam istirahat ini menjadi kebijakan dari masing-masing perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam Perjanjian Kerja Bersama, diatur lebih merinci mengenai jam kerja, waktu istirahat dan jam kerja bagi yang bekerja dengan sistem shift-shift. Dan biasanya dalam PKB pun, dirinci jam kerja shift bagi setiap divisi (contoh divisi produksi, keamanan, dll).

Ketentuan hari dan jam kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama dapat dirubah berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan  Serikat  Pekerja  serta  pelaksanaannya  dilakukan  dengan menetapkan kalender kerja setiap tahunnya dengan tentunya mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berapa lama waktu istirahat kerja dalam sehari yang berhak didapatkan karyawan?

Setiap karyawan berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi karyawannya untuk melaksanakan ibadah.

Apa kata Undang-Undang mengenai kerja shift pagi, siang dan malam?
Pengaturan jam kerja dalam sistem shift diatur dalam UU no.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan yaitu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

  • Jika jam kerja di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja (Pasal 79 ayat 2 huruf a UU No.13/2003)
  • Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu (Pasal 77 ayat 2 UU No.13/2003).
  • Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40  jam per minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (Pasal 78 ayat 2 UU No.13/2003).

Dalam penerapannya, terdapat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus yang dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift. Menurut Kepmenakertrans No.233/Men/2003, yang dimaksud dengan pekerjaan yang diljalankan secara terus menerus disini adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Contoh-contoh pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilakukan terus menerus adalah : pekerjaan bidang jasa kesehatan, pariwisata, transportasi, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan dan lain lain yang diatur dalam Kep.233/Men/2003 pasal 2.

Ada pula peraturan khusus yang mengatur mengenai pembagian waktu kerja bagi para Satpam yaitu SKB Menakertrans dan Kapolri Nomor Kep.275/Men/1989 dan Nomor Pol.Kep/04/V/1989. Dan juga peraturan khusus mengenai waktu kerja bagi pekerja di sektor usaha energi dan sumber daya mineral yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.234//Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu.

Apa kata Undang-Undang mengenai pekerja perempuan yang bekerja shift malam?
Menurut pasal 76 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 (delapan belas) tahun diperbolehkan bekerja shift malam (23.00 sampai 07.00). Perusahaan juga dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai kerja shift pagi, siang dan malam?
Karena tidak diatur secara spesifik mengenai pembagian jam kerja ke dalam shift-shift dalam UU no.13/2003, berapa jam seharusnya 1 shift dilakukan, maka pihak manajemen perusahaan dapat melakukan pengaturan jam kerja shift (baik melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat seorang karyawan bekerja sampai melewati jam kerja normal, benarkah bahwa perusahaan wajib menyediakan transportasi untuk mengantar pulang karyawan tsb?Apakah upah kita akan dibayar penuh di hari waktu istirahat mingguan (weekend/day off) dan hari libur nasional?

Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dan berdasarkan Undang – Undang no. 13 pasal 85 tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari – hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari – hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus – menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur, wajib membayar upah lembur.

Bagaimana apabila jam kerja kita jauh melebihi jam kerja standar (40jam/minggu)? Dan bagaimana bila perusahaan tidak membayar kelebihan jam kerja tersebut?

Jam kerja yang sesuai dengan Undang –undang di Indonesia adalah 40 jam/minggu, untuk jam kerja lebih dari itu, perusahaan wajib membayarkan upah lembur. Apabila perusahaan tidak memberikan upah lembur, pekerja bisa menuntut via manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut ataupun berkonsultasi dengan serikat buruh dan perusahaan pun bisa terkena sanksi pidana/administratif.

Akan tetapi, terkadang ada perusahaan di jenis pekerjaan tertentu yang memang mengharuskan pekerjanya untuk bekerja lebih dari jam kerja standar. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu harus memenuhi syarat :

      a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
      b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

Biasanya perusahaan akan memberi tahu jam kerja kita yang melebihi standar dan sistem pengupahannya pada saat interview dan kita berhak melakukan n egosiasi mengenai hal ini. Kesepakatan jam kerja itu akan ditulis dalam Surat Perjanjian Kerja. Jika telah terjadi kesepakatan mengenai hal ini, kita tidak bisa menuntut.

Bagaimana dengan perhitungan jam kerja shift malam?

Menurut Undang-Undang no.13 tahun 2003, jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk karyawan dengan 6 hari kerja. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Akan tetapi, ketentuan waktu kerja diatas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu contohnya : pekerjaan di sektor pertambangan, layanan jasa 24 jam seperti Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Call Center, dsb. Jam kerja pada pekerjaan ini mencapai 8 sampai 12 jam kerja dalam 1 hari.

Untuk jam kerja shift malam, pada prakteknya karyawan shift malam bekerja selama 7 jam dalam 1 hari selama 5 hari kerja dengan total 35 jam dalam 1 minggu, berbeda 5 jam dalam seminggu dibanding jam kerja shift pagi/siang. Akan tetapi ada juga perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawan shift malam sama seperti karyawan shift pagi/siang yaitu 8 jam/hari atau 40 jam seminggu dengan memberikan tunjangan shift.

Apakah kedatangan 2 kali dalam 1 hari kerja bagi para pekerja shift itu diperbolehkan? Apakah hal tersebut sesuai dengan UU yang berlaku?

Tidak ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerja shift diharuskan datang 2 kali dalam 1 hari kerja.  UU baik Peraturan Menteri Kep.234/MEN/2003 maupun Permen Menteri No.15 Tahun 2005 Tentang Waktu Kerja dan Istrahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu juga tidak mengatur shift  seperti tersebut.

Pasal 77 ayat (3) UU No.3 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

(3)    Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Sementara itu penjelasan terkait pasal 77 ayat (3) adalah yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Jadi, bila ada  Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan tempat Anda bekerja bertentangan dengan Peraturan yang ada maka Peraturan Perusahaan tempat anda bekerja menjadi batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan apabila perusahaan mengadakan kegiatan aktifitas diluar jam kerja yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kerja seperti senam pagi? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai waktu kerja lembur bagi pekerja shift/ pekerja yang sedang libur?

Kebijakan senam pagi yang dibuat oleh perusahaan tersebut bila dipandang dari sisi positif  adalah untuk kepentingan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para karyawan. Akan tetapi bila  bertolak belakang dengan jam tugas dengan shift yang tidak memungkinkan  dilaksanakan, maka Anda dapat mennyampaikan keberatan kepada manajemen perusahaan dengan alasan yang tepat.

Akan tetapi, apabila perusahaan Anda mengadakan kegiatan/pertemuan diluar jam kerja berkaitan dengan tugas, maka Anda berhak atas upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan. Perintah lembur  harus atas persetujuan karyawan yang bersangkutan berdasarkan  ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Bagaimana peraturan mengenai pasal 5 ayat 2 di Kepmen No.234 tahun 2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu?

Isi dari Kepmenakertrans No.234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu pasal 5 ayat (2) adalah :

Pasal 5

(2) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, harus menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat 2 (dua) banding 1 (satu) untuk 1 (satu) periode kerja dengan ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari terus menerus dan istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah tetap dibayar.

Bila melihat ketentuan Pasal 5 ayat 2 No.234/MEN/2003 Kepmenakertrans tersebut diatas, maka seharusnya apabila Anda bekerja selama 6 minggu seharusnya mendapatkan 19 hari istrahat. Namun demikian bila  mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), dan (2)  Kepmennakertrans No.234/MEN/2003 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 4

(1)    Perusahaan dapat melakukan pergantian dan atau perubahan waktu kerja dengan memilih dan menetapkan kembali waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2)    Pergantian dan atau perubahan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan.

Pasal 3 diatas cukup jelas diatur Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 4 ayat (1) jelas perusahaan dapat melalukan penggantian waktu kerja. Namun  juga diikat pada ayat (2), bila anda setuju tidak jadi masalah. Khusus untuk Perjanjian Kerja Bersama mekanismenya harus  menjadi Serikat Buruh.

Jika kita masuk kerja terlambat namun masih bekerja terhitung kerja 4 jam (kurang dari 8 jam), apakah hak upah makan tidak diberikan? 

Tetap dapat uang makan, setiap Buruh/Pekerja telah bekerja 4 jam secara terus menerus berhak untuk mendapat upah makan.

Sumber:

  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
  • Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI Nomor Kep.275/Men/1989 dan Nomor Pol.Kep /04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus.
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.234//Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu

Upah Lembur dan Perhitungan Upah Lembur

Upah Lembur dan Perhitungan Upah Lembur

Upah/Uang Lembur saya berapa? Konsultan psikologi jakarta memaparkan perhitungan upah lembur dan waktu kerja lembur Anda, dengan rumus yang sesuai dengan Peraturan Menteri, Anda akan bisa mengetahui berapa upah dan uang lembur yang patut Anda terima dari perusahaan

Banyak diantara pekerja yang masih belum mengetahui secara detail mengenai perhitungan upah lembur. Terkadang pekerja hanya menerima saja upah lembur yang ditetapkan perusahaan atau kadang masih banyak yang tidak mendapat uang lembur. Apa itu uang lembur dan bagaimana perhitungannya?

1. Apa yang dimaksud dengan Upah Kerja Lembur?

Upah Kerja Lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya.

2. Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

3. Adakah Undang – Undang yang mengatur tentang Upah dan waktu kerja lembur?

Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang –Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.

4. Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA
Jam Lembur Rumus Keterangan
Jam Pertama 1,5  X 1/173 x Upah Sebulan Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Ke-2 & 3 2   X 1/173 x Upah Sebulan Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

Contoh:

Jam kerja Manda adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Manda adalah Rp. 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Manda?

Manda hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Manda berupa Gaji pokok dan tunjangan tetap berarti Upah sebulan = 100% upah

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Manda :

Lembur jam pertama :

2 jam x 1,5 x 1/173 x Rp. 2.000.000 = Rp. 34.682

Lembur jam selanjutnya :

2 jam x 2 x 1/173 x Rp. 2.000.000 = Rp. 46.243

Total uang lembur yang didapat Manda adalah

Rp. 34.682 + Rp. 46.243 = Rp. 80.925

b) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat

PERHITUGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHAT
JAM LEMBUR KETENTUAN UPAH LEMBUR RUMUS
6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
7 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke 8 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-9 s/d Jam ke-10 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at
5 Jam pertama 2 X Upah/jam 5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-6 3 X Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-7 & 8 4 X Upah/jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
8 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-9 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam ke-10 s/d Jam ke-11 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

Contoh :

Andi biasa bekerja selama 8 jam kerja/hari atau 40 jam/minggu. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat Andi. Akan tetapi perusahaan Andi memintanya untuk masuk di hari Sabtu selama 6 jam kerja. Gaji Andi sebesar Rp. 2.800.000/bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Lalu, berapa uang lembur yang patut didapat Andi yang bekerja selama 6 jam di hari liburnya?

Andi melakukan kerja lembur di hari liburnya total 6 jam. Take home pay Andi berupa Gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap berarti Upah sebulan = 75% upah sebulan = 75% x Rp. 2.800.000 = Rp. 2.100.000.

Apabila waktu kerja lembur jatuh pada hari libur/istirahat, upah lembur dihitung 2 kali upah/jam untuk 8 jam pertama kerja.

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Andi :

6 jam kerja x 2 x 1/173 x Rp. 2.100.000 = Rp. 145. 665

5. Apakah perusahaan akan mendapat sanksi apabila tidak memenuhi hak upah lembur pekerjanya?

Ya, tentu saja. Barang siapa melanggar ketentuan pemberian Upah lembuh sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja no.13/2003, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000. Tentang sanksi ini, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja pasal 187 ayat 1

Ketahui informasi lebih banyak mengenai peraturaturan atau hukum tenaga kerja mengenai upah kerja, jam kerja, cuti, hak maternal sesuai dengan Undang – Undang no.13 tentang Ketenagakerjaan di bagian Hukum Tenaga Kerja di situs Gajimu.com

Sumber :

Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Indonesia. Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur

Hari Libur & Akhir Pekan

Hari Libur & Akhir Pekan

Ketentuan mengenai Cuti di Hari Libur Mingguan dan Hari Libur Nasional yang diatur dalam Undang–Undang no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 – 85 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh

Apa kata Undang-Undang mengenai hari libur?

Bagaimana Peraturan Kerja Bersama mengatur mengenai cuti dan hari libur mingguan dan nasional?

Apa saja jenis – jenis hari libur?

Berapa banyak hari libur yang bisa saya dapatkan dalam setahun?

Berapa banyak hari libur nasional dalam setahun?

Apa yang dimaksud dengan bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Apa kata Undang-Undang mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Bagaimana dengan perhitungan upah lembur  saat bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional menurut Undang-Undang?

Apakah ada batasan maksimal lembur pada hari libur mingguan atau libur resmi?

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Apa kata Undang-Undang mengenai hari libur?

Hari libur merupakan cuti berbayar yang tidak mengurangi masa kerja karyawan pada perusahaan. Peraturan mengenai masa istirahat bagi pekerja baik cuti tahunan, mingguan, maupun cuti pada hari libur nasional tertulis dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 pasal 79 – 85.

Bagaimana Peraturan Kerja Bersama mengatur mengenai cuti dan hari libur mingguan dan nasional?

Berdasarkan UU No.13/2003 pasal 79 ayat (3), selama tidak melanggar hak cuti/liburan dari pekerja, perusahaan dapat mengatur mengenai cuti secara lebih baik dari ketentuan-ketentuan UU No.13/2003 dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).

Sehingga dari ketentuan tersebut, perusahaan dapat memberikan cuti tahunan setelah seorang pekerja bekerja selama 12 bulan terus menerus, atau mengaturnya secara berlainan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, sepanjang tidak merugikan hak pekerja (minimal 12 hari per tahun, setelah 1 tahun bekerja).

Pada praktiknya, ada juga perusahaan yang memberikan hak cuti tahunan pekerja pada tahun pertama (12 bulan pertama) seseorang bekerja. Ada pula yang mengatur, semenjak seseorang bekerja, dia berhak mendapat cuti 1 hari per bulan.

UU No.13/2003 sendiri tidak mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan pada pekerja yang belum bekerja selama 12 bulan. Maka, praktik pemberian cuti tahunan di tiap perusahaan tentu akan berbeda-beda, tergantung pada isi dari PK, PP, atau PKB di perusahaan.

Dalam Perjanjian Kerja Bersama biasanya diatur mengenai waktu liburan/istirahat, Penjadwalan Liburan, Pemberhentian dan Pembayaran untuk Liburan dan Metode Akrual Liburan.

Apa saja jenis – jenis hari libur?

  • Hari Libur Mingguan
  • Hari Libur Nasional

Berapa banyak hari libur yang bisa saya dapatkan dalam setahun?

Jenis Cuti/Hari Libur

Banyaknya Hari Libur Berbayar yang Berhak didapat

Cuti Tahunan

12 (dua belas) hari kerja

Cuti Sakit

  • untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
  • untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
  • untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
  • untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Cuti karena keperluan penting

  • Pekerja menikah : 3 (tiga) hari
  • Menikahkan anaknya : 2 (dua) hari
  • Mengkhitankan anaknya : 2 (dua) hari
  • Membaptiskan anaknya : 2 (dua) hari
  • Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan : 2 (dua) hari
  • Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia : 2 (dua) hari
  • Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 (satu) hari.

Hari Libur Nasional

14 hari

Libur Mingguan

1 hari jika Anda bekerja selama 7 jam/hari, 2 hari jika Anda bekerja selama 8 jam/hari

Berapa banyak hari libur nasional dalam setahun?

Pemerintah mengumumkan hari libur nasional, hari libur nasional biasa berjumlah sekitar 13-14 hari. Di waktu libur nasional ini, perusahan wajib membayar penuh para karyawannya.

Hari libur nasional tahun 2014 berjumlah sebanyak 14 hari, sedangkan jumlah cuti bersama sebanyak 5 hari. Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama ini disahkan dengan SKB Tiga Menteri yakni Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2013, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 335 Tahun 2013, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05/SKB/Menpad-RB/08/2013.

Apa yang dimaksud dengan bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Waktu kerja lembur pada hari libur mingguan dan hari libur nasional adalah waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

 

Apa kata Undang-Undang mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Ketentuan tentang waktu kerja lembur pada hari libur mingguan dan hari libur nasional diatur dalam Undang –Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha wajib memberi waktu istirahat diantaranya adalah istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (UU No.13/2003 pasal 79 ayat 2).

Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur mingguan dan hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur (UU No.13/2003 pasal 85).

Peraturan mengenai waktu kerja lembur pada hari libur mingguan dan hari libur nasional lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.

 

Bagaimana dengan perhitungan upah lembur  saat bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional menurut Undang-Undang?

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur di hari libur mingguan dan hari libur nasional adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHAT

JAM LEMBUR

KETENTUAN UPAH LEMBUR

RUMUS

6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
7 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke 8 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-9 s/d Jam ke-10 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at
5 Jam pertama 2 X Upah/jam 5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-6 3 X Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-7 & 8 4 X Upah/jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
8 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-9 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam ke-10 s/d Jam ke-11 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

Contoh :
Andi biasa bekerja selama 8 jam kerja/hari atau 40 jam/minggu. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat Andi. Akan tetapi perusahaan Andi memintanya untuk masuk di hari Sabtu selama 6 jam kerja. Gaji Andi sebesar Rp. 2.800.000/bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Lalu, berapa uang lembur yang patut didapat Andi yang bekerja selama 6 jam di hari liburnya?

Andi melakukan kerja lembur di hari liburnya total 6 jam. Take home pay Andi berupa Gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap berarti Upah sebulan = 75% upah sebulan = 75% x Rp. 2.800.000 = Rp. 2.100.000.

Apabila waktu kerja lembur jatuh pada hari libur/istirahat, upah lembur dihitung 2 kali upah/jam untuk 8 jam pertama kerja.
Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Andi :
6 jam kerja x 2 x 1/173 x Rp. 2.100.000 = Rp. 145. 665

 

Apakah ada batasan maksimal lembur pada hari libur mingguan atau libur resmi?

Peraturan ketenagakerjaan tidak mengatur batas maksimal lembur di hari libur mingguan atau libur resmi tersebut, yang diatur dalam Undang-Undang adalah  perhitungan upah kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Seperti yang  diatur dalam pasal 11 huruf a dan huruf b Kepmen No. 102/2004, ketentuan perhitungan upah kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah lebih besar daripada yang dilakukan pada hari kerja.

Jadi, perusahaan diberi kebebasan untuk menentukan lamanya waktu kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Meski demikian, perusahaan tetap wajib memperhatikan syarat-syarat menerapkan kerja lembur sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Kepmen No. 102/2004 di antaranya adanya persetujuan buruh yang bersangkutan, perusahaan wajib membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan istirahat secukupnya serta makanan dan minuman.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional?

Klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja akan dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai upah lembur

Pengaturan waktu kerja lembur dan upah lembur di hari libur mingguan dan hari libur nasional yang telah disepakati dan dituangkan dalam PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi. Apabila pekerjaan di tempat kerja Anda termasuk dalam pekerjaan yang harus dijalankan terus-menerus ini, maka managemen perusahaan dapat mengatur jam kerja dan kerja lembur dan perhitungan upah lembur (baik melalui Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama) dan membaginya dalam shift-shift, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber

  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
  • Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51/MEN/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.
  • Indonesia. Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.
  • Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  • Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh
  • Indonesia. SKB Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2013, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 335 Tahun 2013, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05/SKB/Menpad-RB/08/2013

Apa itu Training Need Analysis?

Apa itu Training Need Analysis?

Pengembangan karyawan di dalam sebuah perusahaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk memenangkan persaingan bisnis. Bahkan, seringkali faktor ini menjadi salah satu daya tarik bagi perusahaan itu sendiri dalam mencari kandidat karyawan di masa depan. Beberapa kali survey menunjukkan training dan kesempatan belajar menjadi pilihan utama kandidat dalam memilih tempat bekerja. Program pengembangan yang tepat dibutuhkan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Maka, analisa yang baik haruslah dilakukan. Proses yang harus dijalani ini adalah Training Need Analysis(TNA).

Secara definisi, Training Need Analysis adalah proses analisa dan identifikasi kebutuhan training dengan mengacu kepada standar yang diperlukan dan kondisi aktual saat ini.

Komponen utama TNA adalah :

  1. Kondisi Ideal (I)

Adalah sebuah kondisi atau standar yang telah ditetapkan, baik bersifat pekerjaan, organisasi, atau individual.

  1. Kondisi Aktual (A)

Adalah sebuah kondisi yang ada pada saat ini, apa adanya.

  1. Kondisi Defisiensi (D)

Adalah sebuah ‘jarak’ yang muncul sebagai akibat pembandingan antara Kondisi Ideal dengan Aktual.

Rumus sederhananya adalah :

Ada beberapa pendekatan dalam melakukan TNA, diantara yang paling populer adalah :

  1. Makro

TNA yang didasarkan kepada kebutuhan organisasi / perusahaan secara umum, sehingga hasil TNA-nya berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu, seringkali disebut Organization-Based Analysis.

TNA Makro dapat menggunakan sumber data diantaranya :

–          Visi, misi, strategic objective dan target perusahaan.

–          Keadaan ekonomi dan finansial perusahaan.

–          Perubahan budaya.

–          Perubahan teknologi.

–     Tema perusahaan, seperti Pengurangan Biaya, Peningkatan Kualitas, dst.

Contoh program hasil TNA Makro :

Training Leadership, Training NCPI (Nabati Corporate Philosophy Internalization), Training New 7 QC Tools.

  1. Mikro.

TNA yang didasarkan kepada kebutuhan kelompok tertentu.

Terdiri dari 2, yaitu :

  1. Task-Based Analysis.

Fokus utamanya adalah apakah standar keterampilan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan sudah dimiliki oleh si pemegang jabatan atau belum.

  1. Person-Based Analysis.

Fokus utamanya adalah apakah karyawan sudah dapat melakukan pekerjaan sesuai tuntutan atau belum.

TNA Mikro dapat menggunakan sumber data diantaranya :

–          Job Description

–          Performance Standar

–          Performance evaluation

–          Observasi kerja

–          Interview

–          Kuesioner

–          Checklist

Contoh program hasil TNA Mikro :

Training Purchasing Administration, Training Internal Audit, Training Teknik Laporan.

Baik Task-Based maupun Person-Based sama-sama memiliki acuan standar pekerjaan, sehingga saling melengkapi.

Hasil TNA akan memberikan gambaran berupa :

  1. Kondisi atau isu yang sedang terjadi.
  2. Program yang akan dijalankan untuk menangani poin 1.
  3. Biaya dan sumber daya lain, termasuk support, yang dibutuhkan untuk menjalankan poin 2.

Perlu diketahui bahwa program yang muncul tidak harus training, melainkan juga bisa berbentuk non training, seperti : Penugasan, Sosialisasi, Coaching, Pembentukan Tim Kerja, dan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan karyawan pada akhirnya. Maka dari itu, seringkali TNA diubah menjadi DNA (Development Need Analysis) atau Analisa Kebutuhan Pengembangan (AKP).

Sumber :

Analisa Kebutuhan Pengembangan (AKP) PT Astra Daihatsu Motor

http://www.ispi.org/pdf/suggestedReading/Miller_Osinski.pdf

http://rajapresentasi.com/2008/08/training-need-analysis-analisa-kebutuhan-training/

4 Hal Yang Dapat Membuat Produktivitas Anda Menurun

4 Hal Yang Dapat Membuat Produktivitas Anda Menurun

Konsultanpsikologijakarta.com Semua orang di dunia ini mempunyai waktu yang sama, sama-sama mendapatkan waktu 7 hari dalam seminggu dan 24 jam per hari. Baik sahabat, teman atau rekan kerja Anda tidak akan mempunyai waktu lebih yang banyak daripada yang Anda miliki. Tapi mengapa sebagian orang bisa menyelesaikan berbagai macam aktifitas dan menghasilkan lebih banyak prestasi sedangkan sebagian yang lain tidak?

Secara logika ini tidak masuk akal, tapi pada kenyataannya hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Apa sebabnya? Itu dikarenakan sebagian orang sering menunda-nunda aktivitas yang harus dikerjakan.

Hampir setiap orang pada pernah menunda aktivitas. Untuk sebagian orang ini adalah masalah yang kronis namun untuk yang lain masalah ini hanya muncul di beberapa aspek kehidupannya saja. Menunda-nunda itu selalu menimbulkan perasaan frustasi karena akan mengakibatkan waktu yang terbuang, kehilangan peluang, prestasi kerja yang mengecewakan dan umumnya memberikan rasa yang tidak nyaman.

Ketika menunda, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak penting mengisi waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang penting dan bermanfaat. Namun, bagi sebagian orang lebih memilih untuk mengerjakan hal lain seperti browsing Facebook atau media sosial lain padahal waktu tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan proyek yang hasilnya lebih bermanfaat untuk Anda dan orang-orang disekitar Anda. Ada pula sebagian orang yang memilih untuk pergi pergi berjalan-jalan di mal padahal masih banyak perkerjaan rumah yang menunggu.

Kebanyakkan orang tidak mempunyai masalah untuk mengerjakan hal yang mereka inginkan. Tapi ketika harus mengerjakan tugas yang berat, sulit atau membosankan, saat inilah kebiasaan menunda akan muncul.

Mengapa Kita Menunda dan Tidak Produktif

Kebiasaan menunda membuat tidak produktif. Tentunya banyak banyak sebab yang mengakibatkan hal ini dan akan perlu ulasan yang lebih panjang lagi untuk mengupas lebih dalam. Tapi berikut ini adalah 4 sebab utama yang sering mengakibatkan seseorang menjadi kurang produktif:

#1 Kurangnya Dorongan.

Dorongan berbeda dengan motivasi. Dorongan berasal dari dalam diri Anda sedangkan motivasi berasal dari luar. Karena berasal dari dalam diri Anda, dorongan tidak mudah luntur walaupun dihadang dengan cobaan yang berat sekalipun. Lain halnya dengan motivasi. Karena sifatnya yang fana dan berasal dari luar diri Anda, motivasi lebih mudah luntur. Ketika sudah luntur, Anda akan memerlukan dosis ‘suntikan’ motivasi baru agar semangat. Nah sekarang Anda mengertikan mengapa begitu banyak motivator-motivator diluar sana..haha

#2 Kurang Fokus

Fokus berkaitan dengan dorongan. Ketika Anda punya dorongan yang kuat biasanya akan mempunyai fokus yang kuat. Dengan fokus, Anda bisa mencapai pencapaian yang luar biasa. Ibarat air. Ketika menggenang tidak terlihat mempunyai kekuatan apa-apa, tapi ketika dialirkan secara cepat dan fokus dapat memotong baja yang keras sekalipun.

#3 Ketidaktegasan

“Hmmm.. Pilih yang mana ya? Duh ga yakin nih.. Kamu aja deh yang pilih!” Hampir setiap orang pernah mengalami kondisi seperti ini. Kalau hanya terjadi sekali-kali mungkin tidak apa, tapi kalau terlalu sering bisa merepotkan. Karena kalau Anda tidak tegas dalam memilih, hidup akan stagnan dan tidak produktif. Ketidaktegasan disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri Anda dan kekhawatiran yang berlebih akan masalah akibat keputusan yang belum tentu terjadi. Untuk mengatasi ketidaktegasan, Anda perlu mempunyai kepercayaan untuk mengikuti intuisi. Ini menjadi penting, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang walau sedetikpun!

#4 Kecemasan

Kecemasan dapat menjadi suatu yang positif. Kecemasan membuat Anda belajar ketika akan ada ujian dan menyelesaikan tugas kantor pada waktunya. Namun terlalu banyak cemas dapat membuat Anda gelisah, tidak fokus pada kerjaan dan membuat produktivitas menurun.

Walaupun Anda sudah mengenali 4 sebab ini, produktivitas tidak akan secara otomatis bertambah. Tapi paling tidak Anda sudah tahu dan bisa mulai menelusuri apakah salah satu sebab ini ada pada diri Anda. Ketika sudah menemukannya, Anda bisa mulai merubah kebiasaan yang ditemukan dengan kebiasaan yang positif. [ABS]

Referensi

http://psychcentral.com/library/procrastination.html

http://www.apa.org/news/press/releases/2010/04/procrastination.aspx

WPT

WPT

Tes WPT (The Wonderlic Personnel Test) adalah alat uji atas kemampuan kognitif umum yang telah digunakan secara meluas di seluruh dunia sejak 1937. Kemampuan kognitif sering diartikan sebagai intelegensi umum dan digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam belajar, memahami instruksi, serta memecahkan masalah.
Instrumen tes WPT terdiri 50 item pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 12 menit dan dirancang untuk mengukur kemampuan mental umum pada proses seleksi karyawan. Item tersebut terdiri dari pengetahuan umum, persamaan dan perbedaan dalam materi verbal dan nonverbal, kosa kata, visual-spasial tugas, penalaran, abstraksi, dan perhitungan matematika.
Tes ini juga digunakan untuk menilai kemampuan calon karyawan untuk belajar dan pemecahan masalah dalam berbagai jenis pekerjaan. Pertanyaan WPT mencakup perbandingan kata, kalimat yang dikacaukan urutannya, paralelisasi kalimat, mengikuti petunjuk, perbandingan angka, deret angka, analisis gambar geometri, dan soal-soal cerita yang membutuhkan kemampuan logika atau matematika untuk menyelesaikannya. Scoring dihitung sebagai jumlah jawaban yang benar diberikan dalam waktu yang ditentukan.
Skor 20 menunjukkan kecerdasan rata-rata. Pelamar dengan skoring yang lebih tinggi akan belajar lebih cepat, menguasai materi yang lebih kompleks, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan informasi yang terbatas. Pelamar dengan skoring yang lebih rendah akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, instruksi spesifik dan konstan, dan rutinitas pekerjaan standar.Tes ini dirancang untuk memberikan gambaran kepada pimpinan dan konselor karir dengan pemahaman yang lebih besar berupa kemampuan kognitif dari orang-orang yang mereka wawancara, latih, awasi, atau nasihati. Internal konsistensi reliabilitas dari berbagai WPT 0,88-0,94 sedangkan alternatif-bentuk keandalan memperkirakan berkisar 0,73-0,95 (Wonderlic, 1992). Test-retest reliabilitas berkisar 0,82-0,94 (Dodrill, 1983; Wonderlic, 1992).
Dengan memiliki paket software WPT, Anda akan sangat terbantu dengan pekerjaan skoring yang biasa anda lakukan secara manual, namun sekarang anda hanya butuh meng-input jawaban testee dan hasil skoring akan keluar secara otomatis.
Berapa investasi yang Anda butuhkan untuk paket software koreksi WPT (Wonderlic Personnel Test) tersebut?  Jika Anda berminat memiliki software koreksi tes WPT ini silahkan pesan sekarang juga.
software WPT (1)
Cara pemesanan:
Silahkan transfer Rp 1.500.000,- untuk pembayaran software tersebut ke Rekening
a/n                 :HERVANDES
Bank              :BRI KCP PULO GADUNG TRADE CENTER
No.Rekening : 2106-01-002959-50-8
Konfirmasi transfer : 081368000042

PAPI KOSTICK

PAPI KOSTICK

Tes Papi Kostick membutuhkan ketelitian serta kejelian dalam proses skoring. Namun sekarang Anda tidak perlu susah payah lagi untuk skoring papi kostick secara manual, karena kami menyediakan software skoring Papi Kostick otomatis di sini.

Dengan software tes papi kostick tersebut Anda akan terbantu dengan pekerjaan skoring yang biasa Anda kerjakan secara manual, dengan software psikotes ini Anda hanya tinggal menginputkan data jawaban testee :
Tes Papi Kostick
dan hasil skoring dan Analisis akan keluar secara otomatis.
Software Papi Kostick
Cara pemesana software skoring papi kostick :
Silahkan transfer Rp 2.500.000,- untuk software tersebut ke Rekening
a/n              : HERVANDES
Bank           : BRI KCP PULO GADUNG TRADE CENTER
No.Rekening : 2106-01-002959-50-8
Konfirmasi Transfer : 081368000042

MMPI

Tes MMPI adalah software yang membantu memudahkan prosedur Anda dalam melakukan administrasi maupun skoring hasil psikotest. Banyaknya jumlah item pada MMPI menjadi salah satu kekurangan alat tes ini, termasuk salah satunya dalam prosedur skoring dan interpretasi yang dilakukan oleh tester.

Namun sekarang hal ini bukan menjadi sebuah hambatan lagi bagi Anda jika memiliki Software Koreksi MMPI ini. Begitu sangat mudah, simple dan tingkat akurasi yang tajam. Bagi anda yang sebelumnya  mengeluh dengan pekerjaan koreksi psikotes, kini Anda boleh berbahagia, karena software psikotes ini sangat membantu anda.

Software Tes MMPI ini akan memudahkan prsedur Anda dalam melakukan administrasi maupun skoring hasil jawaban testee. Testee bisa langsung membaca dan mengisi jawabannya melalui komputer ataupun Anda membacakan soal kepada testee dan Anda menginputkan jawaban testee di Software Tes MMPI.
MMPI
Maka setelah testee menjawab semua soal tes MMPI yang diberikan, Anda tidak perlu lagi ribet dengan persoalan skoring tes MMPI karena hasil jawaban / laporan hasil MMPI testee akan keluar secara otomatis.
 MMPI2
MMPI3
Jika Anda berminat memiliki software tes MMPI ini silahkan pesan sekarang juga.
Cara pemesanan:
Silahkan transfer Rp 5.500.000,- untuk pembayaran software tersebut ke Rekening
a/n          : HERVANDES
Bank       : BRI KCP PULO GADUNG TRADE CENTER
No.Rekening : 2106-01-002959-50-8
 
Konfirmasi Transfer : 081368000042